Winan Hilmi Rizqin Prijatna, S.H.


PHOTO: diskominfo.badungkab.go.id

Apa kalian tidak asing dengan istilah doxing?

Istilah doxing marak terjadi dalam berbagai platform media sosial. Misalnya, perilaku sayembara untuk siapa saja yang berhasil pendapatkan data pribadi secara detail dari akun seseorang dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Atas tindakan tersebut, banyak orang yang mengirimkan pesan singkat yang berisi data pribadi seseorang tersebut secara detil.
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan doxing yang berasal dari kata “dox” dan kata “dropping dox” atau “dropping documents”. Tindakan doxing adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menargetkan dan menggabungkan informasi pribadi yang bukan miliknya dengan tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu. Tindakan ini seringkali berupa postingan yang berisi informasi pribadi berupa foto, video, maupun cerita yang bertujuan guna menggiring opini.
Menurut David M. Douglas, terdapat 3 (tiga) tindakan yang dapat diketagorikan sebagai tindakan doxing adalah sebagai berikut :[1]

    • Deanonmyzing, tindakan yang mengungkapkan identitas seseorang atau beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (anonim) oleh publik atau dikenal dengan nama samara;
    • Targeting, tindakan yang mengungkapkan informasi secara spesifik tentang keberadaan seseorang mengenai keberadaan fisik seseorang, sehingga seseorang dapat ditemukan lokasi tempat keberadaannya dalam waktu yang nyata; dan
    • Delegitimizing, tindakan yang mengungkapkan informasi pribadi dengan tujuan merusak kredibilitas, reputasi, dan/atau karakter seseorang.

Menurut Julia M. MacAllister, terdapat beberapa motif yang membuat seseorang melakukan doxing, yaitu motif balas dendam, motif politik, dan motif membuka kedok anonim. Pertama, motif balas dendam dilakukan dengan tujuan itikad tidak baik atas kerugian yang timbul dari perbuatan pihak lain terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut mempublikasikan informasi pribadi untuk tujuan balas dendam maupun menguntit. [2] Kedua, motif politik, biasanya ditujukan untuk kepentingan transparansi hasil pemilu dan mengungkap apa yang dianggap tidak adil guna kepentingan publik. Ketiga, motif membuka kedok anonim. Motif ini seringkali digunakan oleh peretas untuk mengekspos atau membuka kedok sesama peretas karena satu dan lain hal.

Motif melakukan tindakan doxing yang bersifat negatif dan merugikan pihak lain, tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Seseorang yang melakukan doxing dapat dijerat dengan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dengan sengaja untuk memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang termatktub dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU PDP dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Kendati telah diatur dalam UU PDP, apabila mengacu pada keberlakuan regulasi yang lain dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan tindakan doxing juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni terkait dengan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari privacy rights yang mengandung pengertian sebagai berikut :[3]

    • Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
    • Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan
    • Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sumber Hukum :

[1] David M. Douglas, Doxing: a conceptual analysis, Ethics and Information Technology Vol. 18 No. 3, 2016, hlm 199 -210;
[2] Julia M. MacAllister, The Doxing Dilemma: Seeking A Remedy for The Malicious Publication of Personal Information, Fordham Law Review, Vol. 85, 2018, 2451 – 2483; dan
[3] Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.