Athaya Prameswari Rizki Saskiavi, S.H.


PHOTO: www.istockphoto.com

Penjual atau pelaku usaha menaikkan harga sebelum diskon, bagaimana ketentuannya?

Banyak hal dilakukan penjual atau pelaku usaha dalam mempromosikan barang dagangannya. Contohnya seperti mengikuti festival atau acara khusus dengan membuka tenant dengan memberikan diskon besar-besaran pada barang jualan mereka. Namun, sayangnya seringkali ditemui penjual atau pelaku usaha yang melakukan trik nakal dengan menaikkan harga sebelum melakukan potongan harga atau diskon, kalau begini, bagaimana ketentuannya?

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perkons), telah mengatur secara tegas dan jelas, antara lain sebagai berikut :

    • Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu,gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; [1]
    • Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; [2]
    • Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. [3]

Apabila penjual melanggar aturan tersebut, maka penjual atau pelaku usaha dapat diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,-. [4]

Sumber Hukum :

[1] Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
[2] Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
[3] Pasal 11 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
[4] Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.