Athaya Prameswari Rizki Saskiavi, S.H.


PHOTO: ©Bloomberg

Amicus Curiae sering disebut sebagai “Sahabat Pengadilan”, meski memiliki ciri yang sama, Amicus Curiae berbeda dengan Keterangan Saksi maupun Keterangan Ahli. Amicus Curiae adalah pihak lain di luar pihak berperkara yang memberikan pandangannya terhadap suatu perkara, namun Amicus Curiae tidak memiliki kapasitas dalam melakukan perlawanan, hanya memberikan pandangan saja.[1] Dalam memberikan pandangannya di muka Persidangan, seorang Amicus Curiae tidaklah harus mengalami sendiri, melihat sendiri, dan/atau mendengar sendiri sebuah kejadian dalam suatu perkara. Sebagai “Sahabat Pengadilan”, Amicus Curiae hanya memberikan padangannya terhadap suatu perkara, bukan sebagai seorang saksi.

Berbeda dengan Keterangan Saksi yang merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata di Persidangan. Seorang saksi wajib memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. [2] Sedangkan Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. [3]

Dalam hal seorang Amicus Curiae memberikan pandangannya, Amicus Curiae tidaklah harus memiliki keahlian khusus terhadap suatu perkara. Sebagai contoh Solidaritas Pemilih TPS 073 Kelurahan Pondok Cabe mengajukan diri sebagai Amicus Curiae terhadap sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Tidak adanya dasar hukum khusus yang mengatur mengenai Amicus Curiae, bukan secara serta merta seorang Hakim dapat mengabaikan Amicus Curiae dalam praktiknya. Praktik Amicus Curiae sendiri merupakan wujud dari ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. [4]

Sumber Hukum :

[1] Linda Ayu Pralampita. Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, Juli 2020, hal 560;
[2] Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
[3] Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
[4] Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.